Hal itu disampaikan Exodius saat ditemui wartawan di kediamannya Jalan Nias Tengah, Desa Madula, Kecamatan Gunungsitoli, Rabu (3/10/2024).
Menurut Exodius, tidak ada yang salah dengan pernyataan disampaikan Ismael Sinaga dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Sekda, Asisten, Kepala OPD, Camat, dan Kades se-Kota Gunungsitoli Selasa (2/10/2024).
"Sebagai Pjs. Wali Kota Gunungsitoli, wajar Ismael Sinaga menyampaikan pesan moral dihadapan ASN. Tidak ada yang salah, pernyataan untuk tidak mempolitisir defisit APBD sudah tepat ditengah situasi politik saat ini," katanya.
Exodius berharap, agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli harus mematuhi pesan moral yang disampaikan Ismael Sinaga dengan tidak ikut-ikutan mempolitisir permasalahan defisit APBD Kota Gunungsitoli.
"Saya mengingatkan, Ismael Sinaga adalah Pjs. Wali Kota Gunungsitoli yang resmi ditunjuk Gubernur Sumatera Utara. Artinya, atas nama Undang-undang Ismael Sinaga saat ini mengemban tugas sebagai kepala daerah di Kota Gunungsitoli," ucap Exodius.
Eks Kepala Desa Madula ini menambahkan, justru dirinya sangat menyesalkan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Imanuel Ziliwu, yang terkesan menyudutkan lawan politik demi kepentingan di Pilkada November 2024 mendatang.
"Sebagai mantan anggota DPRD, saya merasa malu melihat pernyataan Imanuel Ziliwu pada sejumlah media massa terkait defisit APBD Kota Gunungsitoli. Saya kira, sebelum berbicara Imanuel tidak berpikir lebih dulu sehingga Asbun," timpalnya.
Exodius berspekulasi, defisit APBD Kota Gunungsitoli sengaja digiring menjadi isu untuk menjatuhkan lawan politik yang dianggap sebagai batu sandungan di Pilkada November 2024 mendatang.
"Saya tidak heran, defisit APBD dipolitisir jelang Pilkada. Namun aneh, kenapa sewaktu menerima opini WTP ke enam kalinya dari BPK RI pada 28 Mei 2024 Pemerintah Kota Gunungsitoli dan DPRD ramai-ramai mengucapkan selamat," ucap Exodius.
Selain itu, Exodius juga bertanya-tanya alasan DPRD Kota Gunungsitoli melalui sidang rapat paripurna menerima LKPJ Wali Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 pada (31/5/2024) lalu.
"Kalau benar ada pembodohan ataupun korupsi dalam defisit seperti disampaikan Imanuel Ziliwu, mengapa ada WTP dari BPK RI? Mengapa DPRD menerima LKPJ Wali Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023? Apakah ini bukan pertanda, bahwa defisit APBD sengaja dijadikan senjata politik?," ungkap Exodius kesal.
Diakhir pendapatnya, Exodius menyarankan Imanuel Ziliwu dan rekan sejawatnya berhenti menggiring defisit APBD sebagai isu untuk menjatuhkan lawan politik. Belajarlah malu, belajar berpolitik dewasa jangan seperti anak-anak.
Jangan lupa, DPRD bukan lembaga audit kridibel ataupun objektif. Segala produk keluaran DPRD termasuk Laporan Hasil Pansus (LHP) adalah produk politik kepentingan. Secara konstitusi, BPK RI yang memiliki wewenang penuh untuk mengaudit keuangan daerah.
"Kalau tidak mengerti, jangan malu belajar kepada Pjs. Wali Kota Ismael Sinaga. Selain Eks Kepala BPKAD, beliau juga Eks Sekretaris Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara. Secara pengalaman birokrat, Ismael Sinaga tidak diragukan dalam memberikan solusi penyelesaian defisit APBD," tandas Exodius. (Red/Dam)
