Pandangan umum itu dibacakan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Gunungsitoli, Theodore Hulu, S.Pd dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kamis (19/9/2024).
Dikatakan Theodore, APBD salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat berbentuk rencana keuangan tahunan yang dibahas pemerintah daerah dan disetujui bersama DPRD.
"Pada prinsipnya, Fraksi Demokrat memahami hasil kesepakatan yang di bahas Komisi dan Badan Anggran DPRD bersama pemerintah daerah. Namun, kami berharap pembahasan Ranperda sesuai peraturan perundang-undangan," ucap Theodore.
Theodore menambahkan, pihaknya mengapresiasi kinerja Komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Gunungsitoli yang menyelesaikan pembahasan Ranperda dalam waktu cukup singkat bersama TAPD dan Kepala Perangkat Daerah.
"Fraksi Demokrat percaya, apa yang di bahas dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 dapat membuahkan hasil maksimal dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah," ujarnya.
Theodore menerangkan, ada dua saran masukan Fraksi Demokrat untuk menjadi bahan catatan pemerintah daerah. Diantaranya:
1. Fraksi Demokrat berpesan, aktualisasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 wajib bernuansa konsolidatif yang berkaitan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mendukung percepatan progres kinerja pemerintah. Contohnya, memprioritaskan pengadaan pelayanan langsung kepada masyarakat.
2. Fraksi Demokrat mengingatkan, agar penyusunan nota keuangan telah mengakomodir pokok pikiran dan hasil reses Anggota DPRD pada Tahun 2024. Hal ini sebagai bentuk komitmen DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat yang belum terakomodir.
"Setelah membaca, mencermati, dan mempelajari nota keuangan Fraksi Demokrat menyatakan sepakat menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 ditindaklanjuti pada pembahasan selanjutnya," tandas Theodore. (Ris)
